Kemensos Tetapkan 475.821 KPM Baru Penerima Bansos PKH dan BPNT Triwulan II 2026

Kemensos Tetapkan 475.821 KPM Baru Bansos PKH BPNT 2026, Ini Penjelasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 15 Mei 2026 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: kabpasuruan.go.id

FOTO: kabpasuruan.go.id

Jemarionline.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan 475.821 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru untuk program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan II tahun 2026.

Selain itu, Kemensos memperbarui data penerima agar penyaluran bantuan berjalan lebih tepat sasaran. Dengan langkah tersebut, pemerintah menyesuaikan daftar penerima sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.

Penyesuaian Data Dilakukan Secara Berkala

Kemensos tidak hanya menambah data penerima baru. Sebaliknya, kementerian juga menyesuaikan data lama yang sudah tidak sesuai kriteria.

Misalnya, pemerintah menghapus penerima yang sudah mengalami peningkatan ekonomi. Kemudian, Kemensos memasukkan warga yang sebelumnya belum terdata namun kini memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Dengan cara ini, pemerintah menjaga agar sistem bantuan tetap akurat dan adil.

Proses Verifikasi Melibatkan Banyak Pihak

Untuk memastikan akurasi data, Kemensos menjalankan proses verifikasi secara berlapis. Pertama, pemerintah desa dan kelurahan mengajukan data calon penerima. Setelah itu, dinas sosial daerah melakukan pengecekan awal.

Baca Juga :  Kemensos dan BPS Sempurnakan DTSEN, Pembagian Desil Dibuat Lebih Detail hingga Tingkat Daerah

Selanjutnya, petugas lapangan turun langsung untuk mencocokkan kondisi nyata masyarakat. Setelah proses selesai, seluruh data masuk ke sistem nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan data dalam penyaluran bantuan.

Tujuan Penambahan KPM Baru

Kemensos menegaskan bahwa penambahan KPM baru bertujuan untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut, penyesuaian ini juga membantu menggantikan data penerima yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.

Dengan demikian, program PKH dan BPNT tetap berjalan sesuai target pengentasan kemiskinan nasional.

Penyaluran Bantuan Masuk Triwulan II 2026

Pemerintah menjadwalkan penyaluran bantuan untuk KPM baru pada periode triwulan II tahun 2026.

Artinya, masyarakat akan menerima bantuan dalam rentang waktu April hingga Juni 2026. Sementara itu, mekanisme penyaluran tetap menggunakan sistem perbankan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Baca Juga :  Cara Cek Desil Bansos 2026 Lewat HP Pakai NIK KTP, Ini Panduan Lengkapnya

Penerima dapat mencairkan bantuan melalui rekening yang telah terdaftar secara resmi.

Fokus Program PKH dan BPNT

Program PKH memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, terutama yang memiliki anak sekolah, ibu hamil, atau lansia. Sementara itu, BPNT fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Keduanya berjalan sebagai satu kesatuan program perlindungan sosial nasional.

Dengan adanya integrasi data baru, pemerintah berharap distribusi bantuan menjadi lebih efektif.

Dampak Langsung bagi Masyarakat

Perluasan data KPM membawa dampak langsung bagi masyarakat. Pertama, lebih banyak keluarga miskin mendapatkan akses bantuan. Kedua, distribusi bantuan menjadi lebih merata.

Selain itu, pemerintah juga berharap langkah ini mampu mengurangi beban ekonomi rumah tangga yang rentan.

Dengan demikian, daya tahan ekonomi masyarakat di tingkat bawah dapat meningkat secara bertahap.

Berita Terkait

Tiga Gubernur Tinjau Penanganan Bencana Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Subsidi Energi Rp 233 Triliun, Konsumsi BBM Naik
KPK Tetapkan Staf Admin Tersangka Pemerasan Bupati Pemalang
Pengemudi Nilai BBM B50 Tetap Nyaman untuk Kendaraan Diesel
Hasil Survei Capres Terbaru: Dedi Mulyadi Salip Elektabilitas Prabowo Subianto
Rekonstruksi Kasus Santri Terbakar Lombok Ungkap Fakta Baru Soal Kelalaian
Garuda Indonesia Resmi Jadi Holding Maskapai BUMN
Mahkamah Konstitusi Putuskan Sisa Kuota Internet Tidak Hangus
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 15:35 WIB

Tiga Gubernur Tinjau Penanganan Bencana Gempa Magnitudo 7,7 di NTT

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:26 WIB

Subsidi Energi Rp 233 Triliun, Konsumsi BBM Naik

Senin, 3 Agustus 2026 - 07:36 WIB

KPK Tetapkan Staf Admin Tersangka Pemerasan Bupati Pemalang

Minggu, 2 Agustus 2026 - 17:00 WIB

Pengemudi Nilai BBM B50 Tetap Nyaman untuk Kendaraan Diesel

Kamis, 30 Juli 2026 - 06:00 WIB

Hasil Survei Capres Terbaru: Dedi Mulyadi Salip Elektabilitas Prabowo Subianto

Berita Terbaru