Jemarionline – Penembakan fatal oleh agen imigrasi federal di Minneapolis menewaskan seorang perawat ICU berusia 37 tahun, Alex Pretti, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Insiden ini menjadi yang kedua terhadap warga negara AS di Minnesota bulan ini dan memicu kemarahan publik yang luas.
Menurut keterangan pihak federal (ICE/DHS), penembakan dilakukan karena Pretti diduga mendekati agen dengan senjata dan melakukan perlawanan. Namun, rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan Pretti hanya memegang telepon saat berusaha membantu warga lain, dan senjatanya yang berlisensi diambil dari pinggangnya sebelum dia ditembak.
Gedung Putih, melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dari kebijakan deportasi terhadap imigran ilegal kriminal. Leavitt juga menyalahkan Partai Demokrat atas ketegangan di Minnesota yang menurutnya menjadi pemicu insiden. “Tragedi ini terjadi akibat perlawanan yang disengaja dan bermusuhan dari para pemimpin Demokrat di Minnesota selama berminggu-minggu,” kata Leavitt.
Presiden Donald Trump menyatakan pihaknya tidak ingin melihat orang terluka atau terbunuh di jalanan Amerika Serikat, tetapi menegaskan dukungannya terhadap operasi federal untuk menegakkan hukum imigrasi.
Insiden ini memicu gelombang protes publik dan kecaman luas, termasuk dari pejabat negara bagian, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin bisnis. Mereka menyerukan penyelidikan independen dan transparan terhadap penembakan Pretti, serta meminta peninjauan ulang taktik penegakan ICE yang dianggap membahayakan keselamatan warga sipil.
Perdebatan nasional pun muncul mengenai peran ICE, penggunaan kekuatan dalam operasi penegakan imigrasi, dan hubungan antara kebijakan federal dan otoritas lokal. Penembakan Pretti menambah tekanan terhadap pemerintah federal untuk bertindak hati-hati dalam operasi di Minnesota dan wilayah lain.
Warga, legislator, dan kelompok masyarakat sipil menekankan pentingnya akuntabilitas dan de-eskalasi dalam setiap tindakan penegakan hukum. Sementara itu, pemerintah Trump tetap menegaskan bahwa kebijakan deportasi terhadap imigran ilegal kriminal akan terus dijalankan, meskipun kontroversi terus meningkat.
