Suap Pengurangan Pajak Tambang, KPK Jerat Lima Tersangka di Jakarta Utara

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 11 Januari 2026 - 07:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

komprensi pers penetapan 5 orang tersangaka (poto : KOMPAS.com/ FIKA NURUL ULYA )

komprensi pers penetapan 5 orang tersangaka (poto : KOMPAS.com/ FIKA NURUL ULYA )

Jemarioline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026), dengan total delapan orang yang diamankan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi kecukupan alat bukti. “Dalam perkara ini, penyidik telah memiliki paling tidak dua alat bukti yang sah sehingga menetapkan lima orang sebagai tersangka,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Lima tersangka tersebut terdiri dari tiga aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dua pihak swasta. Mereka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon), ASB selaku anggota Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku konsultan pajak, serta EY selaku staf PT WP.

Baca Juga :  Timnas Jerman Pastikan Tetap Tampil di Piala Dunia 2026 Meski Muncul Wacana Boikot

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka. Seluruhnya dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dalam konstruksi perkara, ABD dan EY diduga berperan sebagai pihak pemberi suap. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, DWB, AGS, dan ASB selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga :  PPPK Indonesia Aman dari PHK, Dampak UU HKPD ke Rekrutmen ASN

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT terhadap pegawai pajak di wilayah Jakarta Utara. Ia menyampaikan bahwa penindakan dilakukan terhadap pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dari delapan orang yang diamankan dalam OTT tersebut, empat di antaranya merupakan pegawai DJP Kementerian Keuangan, sementara empat lainnya berasal dari pihak swasta, termasuk perusahaan di sektor pertambangan.

Menurut KPK, modus dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengaturan pengurangan nilai kewajiban pajak perusahaan tambang. Rincian mengenai perusahaan-perusahaan yang terlibat akan disampaikan lebih lanjut seiring perkembangan penyidikan.

Berita Terkait

100 Ucapan Hari Guru Nasional 2026 Paling Menyentuh
Mundur dari Wapres, Gibran Tetap Terima Rumah dan Uang Pensiun
Respons Jokowi Usai Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden RI
Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Penyadapan
Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII
MA Batalkan Suket SMA Gibran, PDI-P dan PKS Galang Suara DPR
Putusan MA Soal Suket Gibran, Gerindra Buka Suara
BKN Buka Suara Soal Peluang PPPK Menjadi PNS: Tidak Ada Pengangkatan Otomatis
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:23 WIB

100 Ucapan Hari Guru Nasional 2026 Paling Menyentuh

Kamis, 12 November 2026 - 16:42 WIB

Mundur dari Wapres, Gibran Tetap Terima Rumah dan Uang Pensiun

Kamis, 12 November 2026 - 16:30 WIB

Respons Jokowi Usai Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden RI

Senin, 9 November 2026 - 13:57 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Penyadapan

Senin, 2 November 2026 - 07:05 WIB

Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII

Berita Terbaru