JAKARTA, jemarionline.com – Empat tahun lalu, publik menyaksikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar skenario pembunuhan berencana di rumah dinas Ferdy Sambo. Tembok kebohongan jenderal bintang dua itu runtuh berkat keberanian seorang anggota muda, Richard Eliezer, yang memilih buka suara di hadapan penyidik.
Kini, roda nasib berputar tajam. Listyo justru duduk di kursi pesakitan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan di hadapan Komisi III DPR bahwa penyidik menetapkan Listyo sebagai pengguna akhir (end user). Penyidik menduga ia memberi perintah, menentukan target, sekaligus menerima langsung hasil akhir operasi intelijen tersebut.
Namun, publik melihat kejanggalan mencolok dalam bergulirnya kasus yang turut menyeret pasal makar ini. Sejauh ini, narasi hanya mengalir satu arah dari pihak penyidik, Istana, dan para pengamat politik.
Listyo sendiri memilih bungkam seribu bahasa. Indonesia Police Watch mencatat belum ada satu pun pernyataan resmi ataupun pembelaan terbuka yang keluar dari mulut mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu maupun tim kuasa hukumnya.
Pertaruhan Kesetiaan dan Jebakan Kambing Hitam
Sikap diam di tengah badai hukum besar jelas bukan pilihan netral. Label end user yang menempel pada Listyo berpotensi membatasi ruang gerak penyidikan agar tidak merembet menyentuh tokoh lain di luar dirinya.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai narasi penyadapan untuk kepentingan pribadi sebagai omong kosong belaka. Ia meragukan seorang pimpinan tertinggi kepolisian nekat mengintai kepala negara selama setahun penuh tanpa sokongan kekuatan besar di belakangnya.
Keraguan serupa juga datang dari mantan Wakapolri Oegroseno yang mencium keberadaan aktor intelektual. Jika dugaan ini akurat, Listyo sedang membayar harga kesetiaan yang sangat mahal dengan menanggung seluruh beban perkara sendirian.
Dalam sosiologi krisis, pengorbanan satu tokoh sering kali meredakan kemarahan publik secara instan. Begitu satu nama jatuh dan menerima hukuman, masyarakat berhenti mengejar dalang sesungguhnya yang bekerja di balik layar.
Simalakama Hukum dan Ancaman Pasal Makar
Dari sudut pandang hukum pidana, posisi Listyo kian terjepit oleh aturan main justice collaborator. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menegaskan bahwa status saksi pelaku yang bekerja sama hanya berlaku bagi pihak yang bukan pelaku utama.
Listyo menghadapi dilema bermata dua yang sangat pelik. Membongkar nama aktor lain memang berpeluang melepaskannya dari jerat pelaku utama penyadapan, tetapi pengakuan itu justru bisa memperkuat pembuktian unsur pemufakatan jahat dalam pasal makar.
Di sisi lain, langkah buka suara hampir pasti menyeret nama perwira tinggi aktif lainnya. Ia harus menimbang antara menyelamatkan diri sendiri atau menjaga marwah institusi kepolisian agar tidak kembali runtuh untuk kedua kalinya.
Retakan di balik tembok bisu itu sebenarnya mulai terlihat setelah seorang operator lapangan mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ancaman hukuman berat pada pasal makar terus menaikkan nilai taruhan bagi para tersangka.
Pengakuan terbuka Listyo di ruang sidang kelak memegang arti vital bagi masa depan demokrasi. Kesaksiannya akan membuktikan apakah negara sedang menegakkan hukum secara murni atau sekadar menjalankan panggung konsolidasi kekuasaan baru.
Tanpa kejujuran dari pusat pusaran skandal, pembenahan sistem pengawasan aparat hanya akan menyentuh permukaan. Publik kini menunggu apakah Listyo berani mengikuti jejak keberanian Richard Eliezer demi membuka tabir gelap penyalahgunaan alat negara.(ar)









