JAKARTA, jemarionline.com – Sejumlah partai koalisi pemerintahan kompak menyerahkan urusan pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Partai Gerindra. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Demokrat memilih untuk tidak mengajukan kader mereka masing-masing.
Keputusan ini mengarahkan bursa calon pendamping Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya ke internal Gerindra. Partai pimpinan Prabowo tersebut kini memegang kendali penuh atas sosok pengisi kursi orang nomor dua di Indonesia.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya mendukung penuh kandidat dari Gerindra. Zulhas menyebut hampir seluruh ketua umum partai koalisi telah menyepakati langkah politik ini.
“Kita akan mendukung calon dari Gerindra,” kata Zulkifli saat menghadiri Lamsel Fest 2026 di Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (16/11/2026).
Zulhas menuturkan bahwa Prabowo memberi waktu satu pekan bagi partai pengusung untuk menggelar pembahasan internal. Setelah itu, Presiden akan mengajukan nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai aturan Undang-Undang MD3.
Demi Percepatan Kerja dan Soliditas Koalisi
Senada dengan PAN, Partai Golkar menahan keinginan internal untuk menyodorkan nama kadernya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai kader Gerindra merupakan pilihan paling realistis demi menjaga soliditas koalisi.
Idrus menyebut penunjukan figur dari partai yang sama dengan presiden akan memangkas waktu konsolidasi. Pemerintahan Prabowo membutuhkan percepatan kinerja mengingat sisa masa jabatan yang terus berjalan.
“Orang yang mengganti nanti itu tidak lagi diskusi tentang apa sama ideologinya, apa sama wawasannya, apa sama visinya, bagaimana strateginya,” ujar Idrus di Jakarta.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengambil sikap serupa. Setelah berkonsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan nama kepada Prabowo. Demokrat juga menghormati proses pemilihan yang menjadi kewenangan MPR.
Hitungan Berat Ekonomi dan Risiko Elektoral 2029
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, membaca adanya kalkulasi matang di balik sikap partai koalisi. Para elite partai menyadari beratnya beban fiskal pemerintah dalam membiayai program prioritas. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang masih menuai kritik publik.
Selain itu, pemerintah harus mengejar target penerimaan pajak sekitar Rp 514 triliun sepanjang November hingga Desember 2026. Di sisi lain, defisit fiskal negara telah menyentuh angka Rp 379,3 triliun per Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Partai koalisi juga memperhitungkan risiko elektoral menjelang Pemilu 2029. Mengajukan kader secara terbuka berpotensi memicu sentimen negatif dari basis pendukung Joko Widodo maupun Gibran.
“Sebagian rakyat, terutama para pendukung dan relawan Jokowi dan Gibran akan memiliki persepsi bahwa partai politik tersebut berperan dalam penurunan Gibran,” analisis Agustinus.
Melalui langkah ini, partai-partai koalisi mengamankan dua kepentingan sekaligus. Mereka menunjukkan loyalitas kepada Prabowo sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, sekaligus meredam gesekan terbuka antarsesama rekan koalisi.(ar)









