Sungai Penuh, Jemarionline.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh kembali mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung peningkatan fasilitas dan layanan rumah sakit pada tahun 2026.
Berdasarkan data pengadaan terbaru, manajemen rumah sakit menganggarkan lebih dari Rp642 juta untuk dua paket pekerjaan strategis.
Dua paket tersebut meliputi jasa konsultansi desain proyek konstruksi rumah sakit dan penyediaan tenaga keamanan atau satpam. RSUD mengalokasikan dana itu melalui APBD serta skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah tersebut langsung menarik perhatian publik karena sebelumnya masyarakat juga menyoroti sejumlah anggaran jumbo di lingkungan RSUD Mayjen H.A. Thalib.
RSUD Siapkan Dana Rp319 Juta untuk Desain Proyek
Manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib mengalokasikan anggaran Rp319.680.000 untuk jasa konsultan perencanaan konstruksi rumah sakit.
Paket pekerjaan itu memakai nomenklatur “Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual Rumkit” dengan metode pengadaan tender atau seleksi jasa konsultansi badan usaha konstruksi.
PT Synpra Engineering Consultant memenangkan proyek tersebut setelah mengikuti proses pengadaan resmi. Data pengadaan mencatat status paket sudah selesai.
Melalui proyek tersebut, pihak rumah sakit ingin menyiapkan rancangan pembangunan dan pengembangan fasilitas rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan di Sungai Penuh.
RSUD Tambah Anggaran Satpam Rp322 Juta
Selain proyek desain konstruksi, RSUD Mayjen H.A. Thalib juga mengalokasikan dana Rp322.500.000 untuk penyediaan jasa keamanan.
Pihak rumah sakit menjalankan pengadaan tersebut melalui sistem E-Katalog versi 6.0 dengan metode e-purchasing.
Perusahaan Jambi Manpower Solusi tercatat sebagai penyedia jasa keamanan dalam paket tersebut. Hingga Mei 2026, status proyek masih berada dalam tahap proses berjalan.
Manajemen rumah sakit ingin memperkuat pengamanan lingkungan RSUD agar aktivitas pelayanan pasien berjalan lebih aman dan tertib.
Semua Paket Gunakan Produk Dalam Negeri
Data pengadaan menunjukkan kedua paket tersebut memakai Produk Dalam Negeri (PDN) hingga 100 persen. Nilai PDN tercatat sama dengan total nilai kontrak proyek.
Pemerintah memang terus mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri pada proyek pengadaan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, kebijakan penggunaan PDN juga bertujuan memperluas keterlibatan perusahaan lokal dalam proyek pemerintah daerah.
Publik Soroti Anggaran RSUD Sungai Penuh
Dalam beberapa bulan terakhir, publik Kota Sungai Penuh terus menyoroti pengelolaan anggaran di RSUD Mayjen H.A. Thalib.
Sebelumnya, sejumlah laporan mengungkap adanya rencana belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp44,6 miliar pada tahun anggaran 2026. Namun, dokumen pengadaan tersebut tidak memuat rincian penggunaan anggaran secara detail.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan dari masyarakat dan sejumlah organisasi mahasiswa terkait transparansi penggunaan dana rumah sakit.
DPD IMM Provinsi Jambi bahkan meminta manajemen RSUD lebih terbuka kepada publik terkait penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Pelayanan Rumah Sakit Juga Jadi Sorotan
Selain anggaran, masyarakat juga menyoroti kualitas pelayanan di RSUD Mayjen H.A. Thalib.
Sejumlah pihak mengeluhkan stok obat kosong, sistem pelayanan yang dianggap belum optimal, hingga dugaan kesalahan rujukan pasien ke rumah sakit lain.
Ikatan Pemuda Kerinci Sungai Penuh (IPKS) Jambi sebelumnya ikut menyoroti dugaan salah rujukan pasien dari RSUD Sungai Penuh menuju RSUP M. Djamil Padang.
Kritik tersebut membuat publik semakin menaruh perhatian terhadap tata kelola rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Direktur Baru Hadapi Tantangan Besar
Pemerintah Kota Sungai Penuh sebelumnya juga mengganti pucuk pimpinan RSUD Mayjen H.A. Thalib. dr. Rofi Irman, Sp.PD kini memimpin rumah sakit tersebut menggantikan pejabat sebelumnya.
Direktur baru RSUD langsung menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tuntutan transparansi anggaran hingga peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
Publik berharap pergantian pimpinan dapat membawa perubahan positif bagi manajemen dan pelayanan RSUD Mayjen H.A. Thalib.
BPK Pernah Temukan Masalah Proyek RSUD
Sorotan terhadap proyek RSUD Sungai Penuh sebenarnya bukan hal baru. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelumnya menemukan masalah pada proyek pembangunan Ruang Rawat Inap KRIS senilai Rp3,31 miliar di rumah sakit tersebut.
Audit BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan, mutu bangunan, hingga kelebihan perhitungan harga dalam proyek tersebut.
BPK menilai masalah itu berpotensi menurunkan kualitas bangunan dan meningkatkan biaya pemeliharaan rumah sakit di masa depan.
Temuan tersebut membuat masyarakat semakin meminta pengawasan ketat terhadap proyek-proyek baru di lingkungan RSUD.
Masyarakat Berharap Transparansi dan Perbaikan Layanan
Warga Sungai Penuh berharap seluruh anggaran dan proyek yang berjalan di RSUD benar-benar fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain pembangunan fasilitas, masyarakat juga meminta manajemen rumah sakit memperbaiki pelayanan pasien, ketersediaan obat, serta kualitas tenaga medis.
Publik menilai rumah sakit daerah memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga pengelolaan anggaran harus berjalan transparan dan profesional. (man)
