Mataram, jemarionline.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa mereka berhasil mengelola pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 dengan lebih tertata dan terkendali. Pemerintah juga memastikan bahwa sistem distribusi tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemprov Tegaskan Perbaikan Sistem Distribusi
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan langsung klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan sistem pengaturan lalu lintas ternak secara efektif.
Ia menjelaskan bahwa NTB memegang peran penting sebagai salah satu lumbung ternak nasional. Setiap tahun, daerah ini mengirim sekitar 20 ribu ekor sapi ke wilayah Jabodetabek, terutama untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pengelolaan distribusi agar tetap lancar.
Pemerintah Provinsi NTB mengidentifikasi keterbatasan kapal sebagai tantangan utama dalam proses distribusi ternak. Pemerintah kemudian mengambil langkah antisipatif sejak awal tahun 2026 untuk mengurangi potensi penumpukan di pelabuhan.
Ahsanul menjelaskan bahwa kepadatan yang sempat terjadi bukan akibat kegagalan sistem. Ia menilai kondisi tersebut muncul karena pengiriman ternak berlangsung bersamaan dengan distribusi hasil panen jagung. Dua arus logistik besar ini bertemu dalam waktu yang sama sehingga meningkatkan aktivitas di pelabuhan.
Namun demikian, pemerintah tetap mampu mengendalikan situasi tersebut dengan baik.
Satgas Terpadu Atur Pengiriman Lebih Terjadwal
Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 untuk mengatur distribusi ternak secara lebih sistematis. Satgas ini melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, serta asosiasi peternak.Pemerintah mengatur penerbitan izin dan sertifikat veteriner secara terjadwal agar pengiriman tidak menumpuk. Selain itu, pemerintah menetapkan batas maksimal 20 truk atau tronton per kabupaten/kota setiap hari sesuai jadwal kapal.
Petugas di lapangan juga aktif memberikan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha agar menyesuaikan waktu pengiriman. Mereka memastikan kondisi kesehatan hewan tetap terjaga serta menyediakan kebutuhan dasar seperti air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina.Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong peningkatan kapasitas transportasi laut. Pemerintah telah mengajukan permintaan penambahan armada kapal kepada Kementerian Perhubungan melalui jalur Pelabuhan Lembar dan Gili Mas. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
Meski penambahan armada belum sepenuhnya terealisasi, pemerintah tetap menjaga kelancaran distribusi dengan pengaturan yang ketat dan terkoordinasi.
Komitmen Jaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar
Pemprov NTB memastikan bahwa proses pengiriman ternak tahun ini berlangsung aman dan tidak mengganggu peternak. Pemerintah juga terus menjaga stabilitas distribusi agar kebutuhan pasar tetap terpenuhi.
Ahsanul menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan sistem yang dibangun sudah berjalan di jalur yang tepat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas distribusi setiap tahun sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai daerah penghasil ternak nasional yang andal.***
