Tebo, jemarionline.com – Pemerintah Kabupaten Tebo mencatat serapan APBD 2026 baru mencapai 25,64 persen hingga pertengahan Mei, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik hingga 46,54 persen.
Serapan APBD Tebo 2026 masih berjalan lambat pada awal tahun. Data hingga 18 Mei 2026 menunjukkan belanja daerah baru terserap 25,64 persen dari total anggaran lebih dari Rp1,1 triliun.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, Hendry Nora, menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mulai menjalankan program, termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan kegiatan dari APBD.
“Realisasi kegiatan sampai 18 Mei 2026 mencapai 25,64 persen dari total APBD Kabupaten Tebo,” kata Hendry.
Administrasi Jadi Penghambat
Hendry menjelaskan sejumlah program belum bisa berjalan cepat karena OPD masih menyelesaikan syarat administrasi. Program yang bersumber dari dana transfer pusat juga harus melewati proses verifikasi sebelum pencairan.
Ia menambahkan, kondisi ini membuat sejumlah kegiatan belum bisa langsung berjalan di lapangan.
“Kami masih menyelesaikan syarat salur di beberapa program, terutama dari dana pusat,” ujarnya.
PAD Tebo Tumbuh Positif
Berbeda dengan belanja daerah, PAD Kabupaten Tebo menunjukkan tren naik. Hingga pertengahan Mei 2026, PAD sudah mencapai 46,54 persen dari target sekitar Rp122,24 miliar.
Kabupaten Tebo mencatat kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi yang terus meningkat.
Pajak daerah mencapai 39,57 persen dari target Rp44,92 miliar. Sementara retribusi daerah naik hingga 45,08 persen dari target Rp44,31 miliar.
“Pajak dan retribusi masih menjadi sumber utama PAD dan menunjukkan tren yang stabil,” kata Hendry.
Pemkab Dorong Percepatan
Pemerintah Kabupaten Tebo terus mendorong OPD mempercepat pelaksanaan program agar serapan anggaran meningkat pada triwulan berikutnya.
Pemkab juga melakukan evaluasi rutin untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana.
Meski serapan APBD Tebo masih rendah di awal tahun, peningkatan PAD memberi sinyal positif bagi kondisi keuangan daerah pada 2026.(ar)
