Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 Tentukan Arah Pembangunan Daerah

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok. Foto: Diskominfo Sumut

Dok. Foto: Diskominfo Sumut

Medan, Jemarionline.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kualitas data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut menyampaikan hal tersebut saat membahas persiapan Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Ia menekankan bahwa data ekonomi yang valid akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Menurutnya, tanpa data yang kuat, perencanaan pembangunan akan sulit berjalan efektif.

Sensus Ekonomi Jadi Dasar Perencanaan Daerah

Sensus Ekonomi 2026 akan memotret kondisi seluruh kegiatan usaha di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Data tersebut mencakup usaha kecil, menengah, hingga skala besar.

Pemerintah provinsi menilai hasil sensus akan memberikan gambaran nyata tentang struktur ekonomi daerah. Informasi ini mencakup sektor unggulan, persebaran usaha, dan potensi pertumbuhan ekonomi.

Pj Sekdaprov Sumut menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan sensus tersebut.

Baca Juga :  BI merespons pelemahan Rupiah ke Rp17.400. Simak langkah intervensi dan analisis dampaknya di sini.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah ikut membantu sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

BPS Siapkan Ribuan Petugas Sensus

Badan Pusat Statistik Sumut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan ribuan petugas di daerah.

Petugas tersebut akan melakukan pendataan langsung ke pelaku usaha di berbagai sektor. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh data yang masuk benar-benar sesuai kondisi lapangan.

BPS juga menyiapkan pelatihan khusus agar petugas memahami metode pendataan terbaru. Pendekatan digital akan digunakan untuk mempercepat proses pengumpulan data.

Pemprov Sumut Dukung Penuh Pelaksanaan Sensus

Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini mencakup penyebaran informasi, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut juga ikut terlibat dalam sosialisasi. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya memberikan data yang benar.

Menurut Pemprov Sumut, kualitas data sangat berpengaruh pada hasil akhir perencanaan pembangunan.

Data Ekonomi Jadi Penentu Arah Kebijakan

Pemerintah menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan di Sumatera Utara.

Baca Juga :  Pemutihan PBB Depok, Denda Dihapus 100 Persen

Data tersebut akan digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor usaha, perkembangan UMKM, serta potensi investasi daerah.

Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa menyusun strategi pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Data

Pemprov Sumut menargetkan pembangunan ekonomi berbasis data yang lebih kuat pada tahun 2026.

Pemerintah ingin setiap kebijakan ekonomi mengacu pada data yang terukur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam proses sensus agar hasilnya lebih akurat.

Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan

BPS Sumut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Tanpa kerja sama, pelaksanaan sensus tidak akan maksimal. Karena itu, semua pihak diminta aktif berpartisipasi.

Pemerintah daerah juga akan membantu memperkuat koordinasi di tingkat kabupaten dan kota.

Berita Terkait

Rupiah Hari Ini Melemah ke Rp17.395 per Dolar AS, Konflik Global Tekan Pasar
Pemutihan PBB Depok, Denda Dihapus 100 Persen
IHSG Ambruk 1,4% di Awal Pekan, Saham Perbankan Jadi Beban Utama Pasar
Prabowo Dorong Ekonomi Biru untuk Perkuat Sektor Kelautan Nasional
Rupiah Tertekan, Dinar Kuwait Tetap Menguat di Puncak Dunia
Transparansi Biaya Aplikasi Ojol Masih Jadi Sorotan Meski Ada Perpres
Gaji ke-13 Pensiunan PNS 2026: Jadwal Cair, Besaran, dan Ketentuan Lengkap
IHSG Tiba-Tiba Ambruk 2,5 Persen di Sesi II, Ini Penyebabnya
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 15:00 WIB

Pemutihan PBB Depok, Denda Dihapus 100 Persen

Senin, 11 Mei 2026 - 14:00 WIB

IHSG Ambruk 1,4% di Awal Pekan, Saham Perbankan Jadi Beban Utama Pasar

Senin, 11 Mei 2026 - 08:00 WIB

Prabowo Dorong Ekonomi Biru untuk Perkuat Sektor Kelautan Nasional

Senin, 11 Mei 2026 - 07:00 WIB

Rupiah Tertekan, Dinar Kuwait Tetap Menguat di Puncak Dunia

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:00 WIB

Transparansi Biaya Aplikasi Ojol Masih Jadi Sorotan Meski Ada Perpres

Berita Terbaru