Jemarionline.com – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial pada Triwulan II tahun 2026. Kali ini, Kementerian Sosial memasukkan lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru ke dalam daftar penerima bansos nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah memperbarui data penerima bansos setelah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah itu membuat pemerintah menemukan banyak keluarga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam daftar sebelumnya.
“Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470 ribu KPM baru yang masuk dalam daftar penerima bansos,” ujar Gus Ipul di Jakarta.
Kemensos menargetkan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pemerintah terus memperbaiki sistem pendataan agar penyaluran bansos lebih akurat dan transparan.
Pemerintah Ganti Penerima Lama yang Sudah Tidak Layak
Kemensos juga menghapus sejumlah penerima lama dari daftar bansos 2026. Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah menemukan perubahan kondisi ekonomi pada sebagian keluarga penerima manfaat.
Beberapa keluarga tidak lagi memenuhi syarat karena tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Selain itu, petugas juga menemukan penerima bansos yang berstatus ASN, anggota TNI, Polri, hingga keluarga pejabat daerah.
Pemerintah kemudian mengganti penerima lama dengan keluarga baru yang lebih membutuhkan bantuan sosial. Proses pergantian itu menjadi bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan Kemensos setiap periode penyaluran.
Gus Ipul menegaskan data bansos selalu berubah mengikuti kondisi masyarakat di lapangan.
“Data penerima bansos bersifat dinamis. Ada warga yang kondisi ekonominya membaik sehingga keluar dari daftar, lalu ada warga lain yang masuk karena membutuhkan bantuan,” katanya.
DTSEN Jadi Acuan Utama Penyaluran Bansos
Pemerintah kini menggunakan DTSEN sebagai dasar utama penyaluran bantuan sosial nasional. Kemensos dan BPS menyusun data tersebut dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Petugas lapangan melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kondisi ekonomi warga sesuai dengan data yang masuk ke sistem. Pemerintah juga menghubungkan DTSEN dengan data kependudukan dari Dukcapil agar identitas penerima lebih valid.
Melalui sistem itu, pemerintah dapat mengurangi potensi data ganda maupun penerima fiktif. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah memperbarui kondisi masyarakat secara berkala.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pemerintah kini menghitung garis kemiskinan berdasarkan rumah tangga. Menurutnya, metode tersebut mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih realistis.
BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada September 2025 mencapai Rp3 juta lebih per rumah tangga per bulan. Pemerintah menggunakan angka tersebut sebagai salah satu indikator dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Program PKH dan BPNT Tetap Berlanjut
Pada Triwulan II 2026, pemerintah tetap melanjutkan dua program bantuan sosial utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
PKH menyasar keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, anak sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas berat. Pemerintah memberikan bantuan berbeda sesuai kategori penerima.
Ibu hamil dan anak usia dini menerima bantuan hingga Rp750 ribu per tahap. Sementara lansia dan penyandang disabilitas memperoleh bantuan Rp600 ribu setiap tahap pencairan.
Selain PKH, pemerintah juga melanjutkan penyaluran BPNT sebesar Rp200 ribu per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Pemerintah menyalurkan bantuan itu untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok.
Kemensos berharap program bansos mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat Bisa Mengecek Status Penerima Secara Online
Kemensos meminta masyarakat aktif mengecek status penerima bansos melalui situs resmi maupun aplikasi Cek Bansos. Warga cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melihat status penerimaan bantuan.
Pemerintah juga membuka layanan usulan dan sanggahan bagi masyarakat yang merasa layak menerima bansos tetapi belum terdaftar.
Melalui layanan digital tersebut, pemerintah ingin meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial sekaligus mempercepat proses validasi data masyarakat.
Selain itu, Kemensos mengajak masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran bansos agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Bansos Dinilai Penting Menjaga Ekonomi Warga
Sejumlah pengamat menilai bantuan sosial masih memegang peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi global yang belum stabil membuat banyak keluarga rentan masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Bantuan sosial membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Program itu juga membantu menjaga konsumsi rumah tangga agar ekonomi daerah tetap bergerak.
Meski begitu, pengamat meminta pemerintah terus memperbaiki kualitas data penerima bansos. Mereka berharap bantuan sosial hanya diterima masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan dukungan negara.
Pemerintah pun memastikan pemutakhiran data akan terus berjalan setiap triwulan agar sistem perlindungan sosial nasional semakin baik.
Pemerintah Ingin Penyaluran Bansos Lebih Akurat
Masuknya lebih dari 470 ribu KPM baru pada Triwulan II 2026 menunjukkan pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial.
Kemensos menilai pembaruan data menjadi langkah penting agar bansos lebih tepat sasaran. Pemerintah juga ingin memastikan anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan.
Gus Ipul menegaskan Kemensos akan terus meningkatkan kualitas pendataan sosial nasional demi menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif.
“Kami terus memperbarui data agar bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
