Kerinci, Jemarionline.com – Dugaan pungli guru sertifikasi kembali mencuat di Kabupaten Kerinci. Sejumlah guru mengaku masih mengeluarkan uang Rp300 ribu saat mengurus administrasi pencairan tunjangan sertifikasi.
Salah seorang guru meminta media merahasiakan identitasnya. Ia mengaku praktik tersebut masih terjadi meski sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
“Meski sempat viral, praktik ini masih terus berlangsung. Saat pengurusan administrasi, kami tetap diminta membayar Rp300 ribu,” ujar sumber.
Guru Ceritakan Alur Pungutan
Sumber tersebut menjelaskan bahwa pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di tingkat kecamatan lebih dulu mengumpulkan uang dari para guru.
Menurut pengakuannya, pengurus kemudian menyerahkan uang itu kepada K3S tingkat kabupaten. Selanjutnya, dana tersebut disebut mengalir kepada seorang oknum pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
Media belum memperoleh dokumen maupun bukti lain yang dapat menguatkan pengakuan tersebut. Karena itu, informasi ini masih berupa dugaan dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Guru Harapkan Tindakan Pemerintah
Guru tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci segera menyelidiki persoalan itu. Ia menilai pemerintah perlu memberi kepastian agar para guru tidak lagi merasa terbebani.
Ia juga mengaku mendengar informasi bahwa aparat penegak hukum telah menerima laporan terkait dugaan tersebut. Namun, hingga kini ia belum mengetahui perkembangan penanganannya.
Dinas Pendidikan Belum Memberi Penjelasan
Hingga berita ini terbit, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci belum memberikan tanggapan atas konfirmasi media.
Media juga masih menunggu penjelasan dari pengurus K3S tingkat kecamatan maupun kabupaten. Redaksi akan memperbarui pemberitaan apabila seluruh pihak yang disebut memberikan klarifikasi.
Dugaan Serupa Pernah Muncul
Kasus serupa pernah menjadi perhatian publik beberapa tahun lalu. Ombudsman RI Perwakilan Jambi saat itu meminta seluruh pihak menghentikan praktik pungutan liar dalam pelayanan pendidikan.
Ombudsman juga mengimbau guru dan masyarakat segera melapor apabila menemukan dugaan pungutan liar. Lembaga tersebut memastikan identitas pelapor akan mendapat perlindungan sesuai ketentuan.
